Mungkin kalian baru pertama kali mendengar frase Shadow Government atau Pemerintah Bayangan. Bagi kalian yang tidak tau, pasti bertanya-tanya apa itu Pemerintahan Bayangan? seperti apakah wujud Pemerintahan Bayangan? apa maksud dan tujuannya? Mengapa merasa perlu untuk dibahas? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut, apalagi dalam momen yang bertepatan sekarang ini, dimana Indonesia berada dalam keterpurukan baik dari segi politik, hukum dan ekonomi, ditambah lagi dengan isu terorisme dan agama, yang menjadikan saya merasa penting untuk membahas permasalahan ini kepada para pembaca guna mengetahui siapa sebenarnya dalang dari sekelumit permasalahan ini.
Dengan artikel ini saya juga akan memberikan gambaran kepada para pembaca, apakah negara Indonesia yang kita cintai ini, sejatinya adalah negara yang sepenuhnya berdaulat atau sebaliknya, termasuk dalam pemerintahan bayangan (Shadow Govenment) yang hanya digunakan sebagai alat bagi konspirator jahat?
Berikut ulasan yang saya tujukan untuk kalian, khususnya anak muda dan para patriot bangsa yang mendambakan kemerdekaan sepenuhnya sebagai pemerintahan yang berdaulat dan tanpa campur tangan kekuatan asing yang menginginkan kita menjadi budak sapi perah para konspirator elit yang tamak kekuasaan.
Awal munculnya istilah Shadow Government (Pemerintahan Bayangan)
Tahun 1964, David Wise dan Thomas B. Ross menggunakan istilah Shadow Government pertama kali dengan The Invisible Government, sebagai judul buku yang mengungkap sepak terjang Central Intelligence Agency (CIA) dengan beragam operasi yang dilakukan. CIA yang diungkap oleh Wise & Ross merupakan salah satu bagian Intelligence Community (IC) Amerika dan diketahui bahwa faktanya, CIA merupakan bagian dari Executive Branch Shadow Government dan bukan lahir dari Public Government (Pemerintahan Resmi) di negari Paman Sam tersebut.
Cover depan dari buku The Invisible Government yang dikarang oleh David Wise dan Thomas B. Ross, mengungkapkan adanya pemerintahan bayangan di negara Amerika Serikat |
David Wise dan Thomas B. Ross dalam The Invisible Government mengatakan, “TERDAPAT dua macam pemerintah di Amerika dewasa ini. Yang pertama nampak mata. Yang satunya tidak terlihat.”1 Dengan sifat tersembunyi tersebut, Shadow Government dapat diposisikan oleh para konspirator untuk berada di depan, di belakang, bahkan sejajar dengan jalannya roda pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Publik dalam menentukan segala kebijakan, keputusan dan tindakan dalam bidang apapun baik yang telah, sedang dan akan dilakukan. Kemampuan fleksibel tersebut menjadikan Pemerintah Bayangan tentunya lebih powerful dari Pemerintah Publik. Peran selangkah lebih maju ini dapat dimaklumi sebab Shadow Government berhubungan erat dengan Intelligence Community (Komunitas Intelijen) suatu negara.”
Apa maksud dan tujuan sebenarnya Pemerintahan Bayangan?
Tujuan utama Pemerintahan Bayangan ialah menggunakan negara (yaitu pemerintahan resmi) sebagai alat (tool) oleh para konspirator global elit dan bankir elit international demi meluluskan pendirian New World Order (Tata Dunia Baru) dalam One World Government (Satu Pemerintah dan Pemerintahan Tunggal)2. Saya tidak akan membahas apa itu New World Order karena keterbatasan topik yang akan diangkat dalam artikel ini, kalian bisa merujuknya dalam tulisan saya mengenai New World Order, Tujuan Utama Illuminati dan Commitee of 300.
Seperti apakah wujud Pemerintahan Bayangan?
Shadow Government hampir ada disetiap pemerintahan dan berada dalam kendali secret societies (perkumpulan rahasia), tentu wujud pemerintahan ini tidak bersifat tak kasat mata. Bentuk Shadow Government umumnya bersifat “samar, tersembunyi, kuat dan jahat“3, meski faktanya orang-orang dalam Pemerintahan Bayangan bisa saja menampilkan diri di hadapan publik. Contohnya ialah ex-presiden Amerika Serikat, George W. Bush, yang tercatat sebagai anggota perkumpulan rahasia Skull & Bones, Bilderberger dan Bohemian Grove.
Bush lebih tepat menjadi presidennya Shadow Government dari pada presiden rakyat Amerika Serikat selama menjabat di kursi kepresidenan. Bukan rahasia umum, presiden yang satu ini sangat maniak perang, bahkan dalam salah satu pidatonya di depan publik pasca tragedi 9/11 bahwa Bush mengatakan tragedi ini dianggap sama seperti perang salib dengan dalih melawan terorisme, bagi kalian yang mengetahui sejarah perang salib maka akan mengetahui berada dimana pihak Bush sebenarnya.
Kalian bisa melihat video pidato Bush tersebut pasca tragedi 9/11 disini..
Secara publik Bush dipilih melalui pemilu, namun secara de jure, konspirator yang menjadikannya presiden. Dengan kata lain most presidents were not born; they are made (by, surely, conspirators).
Saya tidak menyamakan mutlak Amerika era Bush dengan Indonesia sekarang, karena kembali lagi ke pembahasannya bahwa tidak semua orang-orang dalam Pemerintahan Bayangan bisa menampilkan diri di hadapan publik tetapi bisa saja tidak, karena Shadow Government yang bersifat samar, tersembunyi, kuat dan jahat sangat mungkin bisa megendalikan sebuah sistem pemerintahan dari balik layar, faktanya adalah presiden John F. Kennedy yang di bunuh karena tidak mengikuti arahan konspirator.
Apakah Indonesia termasuk dalam cengkraman Pemerintahan Bayangan?
Tidak mudah bagi publik untuk bisa dengan mudah dan tepat menilai apakah suatu negara telah dihinggapi parasit Shadow Government atau belum. Namun, ada syarat mutlak apakah suatu negara dikendalikan oleh Shadow Government atau belum ialah dengan melihat status kepemilikan bank sentral dalam negara tersebut.
Keterkaitan antara bank sentral (independen milik konspirator) serta rujukan dari revisionist historian (sejarawan yang mengungkap fakta sejarah tanpa tendensi apapun) menyimpulkan dimana sumber kekacauan yang di buat oleh Shadow Government berasal di rangkum sebagai berikut :
“KETIKA SUATU PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN PUBLIK TELAH DIPUTUSKAN UNTUK MEMILIKI BANK SENTRAL INDEPENDEN, contoh Bank of Amsterdam (Wisselbank) di Belanda, The Bank of England di Inggris, The Federal Reserve di Amerika Serikat, The Bank of Japan di Jepang, Bank of Germany di Jerman, The Swiss National Bank di Switzerland, The Riksbank di Sweden, Danish National Bank di Denmark, Bank d’Italia di Italia, The Austro Hungarian Bank di Austria, National Bank of Belgium di Belgia, Bank (Sentral) Indonesia di Indonesia; dan lain-lain, SUDAH TIDAK ADA JAMINAN BAHWA BERBAGAI NEGARA TERSEBUT BENAR-BENAR BERDIRI SENDIRI DALAM MENGATUR DAN MENENTUKAN NASIB KEDAULATAN NEGARA, BANGSA SERTA NASIB RAKYAT MEREKA SENDIRI.”3
Bagaimana mungkin bank-bank sentral independen menjadi pembuktian mutlak sebuah negara dikendalikan oleh Shadow Government?
Secara sangat sederhana, bank sentral merupakan satu-satunya bank yang berwenang mencetak uang di suatu negara tanpa jaminan emas satu gram-pun. Uang kertas/koin yang diciptakan dari ketiadaan, hanya bermodal tinta/kertas atau logam yang tidak bernilai tersebut wajib digunakan pemerintah setempat sebagai sumber kekayaan negara dan alat untuk jual beli.
Selain tidak berharga, uang tersebut tidak cuma-cuma melainkan hutang yang berbunga tinggi yang harus dibayar kembali kepada bank sentral (konspirator). Salah satu cara membayar hutang yang harus dibayar suatu negara yang berhutang ialah dengan memberlakukan pajak tersembunyi (inflasi) yang berakibat pada dilambungkannya harga BBM dan sembilan bahan pokok lainnya serta kekacauan-kekacauan selain krisis ekonomi-politik, sosial, militer yang memang disengaja agar menjadi bibit-bibit revolusi dan reformasi yang siap digunakan pecinta komunisme dan sosialisme.
Perlu diketahui, bank sentral tidak hanya berlevel nasional tetapi juga regional misalnya European Central Bank. Level regional tersebut, ketika New World Order (NWO) berdiri, akan berada dalam otoritas bank sentral dunia yang berperan sebagai satu-satunya bank sentral di dunia yang memberlakukan satu sistem perbankan dan satu mata uang. Dengan bank sentral berlevel regional, sebagian besar negara Eropa sudah tidak berdaulat lagi.
Melalui bank-bank sentral baik nasional dan regional, konspirator tidak membiarkan berbagai negara ambruk begitu saja karena krisis ekonomi dan keuangan. Sebagai jeratan yang berkelanjutan, konspirator menciptakan “dewa penolong” ketika terjadi krisis misalnya Bank for International Settlement, IMF dan World Bank. Sebagai lintah darat level global yang berdiri di bawah bendera PBB, salah satu fungsi “dewa penolong” adalah memberi bail-out (dana talangan) sebagai jeratan yang pasti membuat negara debitur tercekik dan sekarat semakin dalam.
Dalam bukunya, Pemerintahan Bayangan & Big Brother, Jagad A. Purbawati menulis :
Ketika cara halus alias rayuan tidak mampu mengelabui suatu bangsa untuk mendirikan (mematuhi) bank sentral independen, konspirator akan menggunakan hard-way alias cara kasar. Alhasil, perang sipil, bencana alam, gerakan separatis, krisis/kejatuhan/ depresi ekonomi, mitos terorisme, revolusi dan umumnya diakhiri dengan reformasi di suatu negara menjadi cara alternatif favorit sepanjang sejarah yang selalu berhasil dijalankan untuk menaklukan berbagai bangsa.5
Menilik bank sentral kembali, secara de jure bank-bank sentral tersebut dimiliki oleh pemerintah resmi suatu negara. Namun secara de facto, bank-bank sentral tersebut benar-benar independen, terlepas dari bangsa/negara yang mengakui bank-bank tersebut secara hukum. Dengan demikian bank-bank sentral independen pada hakikatnya ialah Negara dalam Negara. Bank-bank sentral independen ini selanjurnya menjadi lumbung uang untuk membiayai agenda-agenda NWO di negara-negara yang dimaksud, termasuk Indonesia, untuk pembiayaan tersembunyi bagi Pemerintah Bayangan. Dapat dikatakan, memelihara bank sentral konspirator sama saja dengan memelihara perampok dalam suatu negara.
Semoga bermanfaat 🙂
- A. Purbawati, Jagad. 2014. Pemerintahan Bayangan & Big Brother. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- http://www.apfn.org/apfn/shadow.htm
- https://www.youtube.com/watch?v=7TRVcnX8Vsw
- David Wise & Thomas B. Ross. The Invisible Government, hlm 3
- Jagad A. Purbawati. Pemerintahan Bayangan & Big Brother, Pustaka Al-Kautsar, 2014. hlm. 3
- Richard J. Boylan Ph.D, http://www.apfn.org/apfn/shadow.htm
- Jagad A. Purbawati. Pemerintahan Bayangan & Big Brother, Pustaka Al-Kautsar, 2014. hlm. 25
- Jagad A. Purbawati. Pemerintahan Bayangan & Big Brother, Pustaka Al-Kautsar, 2014. hlm. 27